Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Prosedur Cara Membuat NPWP Offline

Sudah punya NPWP? Kalo belum dan niat ingin membuatnya, pahami prosedur cara membuat NPWP offline di artikel ini. Tapi apakah Anda tahu apa itu NPWP? 

Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP adalah nomor pokok wajib pajak sebagai tanda pengenal dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan. Peraturan perundang-undangan yang mengatur NPWP adalah Pasal 1 Ayat 6 UU No. 16 tahun 2009.

Surat Berkala Dirjen Pajak SE-60/PJ/2013 menyebutkan bahwa setiap wajib pajak hanya memiliki satu NPWP. NPWP sendiri terdiri dari 15 digit, dengan rincian 9 digit pertama adalah kode wajib pajak, tiga digit berikutnya adalah kode administrasi kantor pendaftaran wajib pajak, dan tiga digit terakhir adalah kode status wajib pajak (pusat atau cabang).

Prosedur Cara Membuat NPWP Offline

Prosedur Cara Membuat NPWP Offline
Ada 3 kriteria yang wajib membuat NPWP :

  1. Wajib pajak orang pribadi 
  2. Wajib pajak badan
  3. Wajib pajak bendahara
Untuk membuat NPWP secara offline ada persayaratan yang wajib Anda penuhi terlebih dahulu. 

Persyaratan wajib pajak orang pribadi:

1. Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan badan hukum atau pekerjaan bebas yaitu:

  • fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Indonesia; atau
  • Fotokopi paspor atau fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) bagi warga negara asing.

2. Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan badan usaha atau pekerjaan bebas yaitu:

  • Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi warga negara Indonesia, atau fotokopi paspor, fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), bagi warga negara asing, dan fotokopi dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi terkait atau sertifikat tempat bebas usaha atau pekerjaan dari sekurang-kurangnya pejabat pemerintah provinsi dari Laura atau kepala desa atau kertas tagihan listrik dari perusahaan listrik/bukti pembayaran listrik; atau
  • Fotokopi e-KTP bagi warga negara Indonesia dan surat pernyataan bermaterai dari Wajib Pajak orang pribadi yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah menjalankan usaha atau pekerjaan mandiri.

3. Persyaratan dalam hal Wajib Pajak orang pribadi adalah wanita kawin yang dikenai pajak tersendiri karena ingin melakukannya secara tertulis berdasarkan Perjanjian Pemisahan Penghasilan dan Harta, dan wanita kawin yang memilih untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya secara terpisah, wajib juga disertai dengan:

  • Fotokopi kartu NPWP pasangan;
  • Fotokopi kartu keluarga. Dan
  • Salinan surat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, atau pernyataan keinginan untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan secara terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suami/istri.

Persyaratan wajib pajak badan:

1. Bagi Wajib Pajak badan yang mempunyai kewajiban perpajakan sebagai Wajib Pajak, Pemungut Pajak dan/atau Pemungut Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk bentuk usaha tetap, kontraktor, dan/atau operator di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi yang mencari laba. cepat) berupa:

  • Fotokopi akta pendirian atau akta pendirian dan perubahannya bagi wajib pajak badan usaha dalam negeri, atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bentuk usaha tetap;
  • Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pejabat, atau fotokopi paspor dan surat keterangan domisili sekurang-kurangnya dari pejabat pemerintah provinsi Laura atau kepala desa dalam hal penanggung jawab warga negara asing; Dan
  • Fotokopi surat izin kerja dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat usaha sekurang-kurangnya dari pejabat pemerintah daerah Laura atau kepala desa atau surat kabar tagihan listrik dari perusahaan listrik/bukti pembayaran listrik.

2. Bagi Wajib Pajak Badan Nirlaba, hanya dokumen yang dipersyaratkan berupa: fotokopi e-KTP salah satu administrasi badan atau organisasi; dan surat keterangan domisili dari pengurus Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW).

3. Wajib Pajak badan yang mempunyai kewajiban perpajakan hanya sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk dalam bentuk kerjasama operasi, berupa:

  • Fotokopi perjanjian kerjasama/akta pendirian sebagai bentuk kerjasama operasi;
  • Salinan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak untuk setiap anggota dalam bentuk kerjasama operasi diperlukan untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak;
  • Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak orang pribadi anggota pengurus perusahaan yang berbentuk kerjasama operasi, atau fotokopi paspor dan surat keterangan domisili dari sekurang-kurangnya pejabat pemerintah provinsi kepala laura atau kepala dinas. desa dalam hal penanggung jawab warga negara asing dan
  • Salinan dokumen izin kerja dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat usaha dari sekurang-kurangnya pejabat pemerintah daerah Laura atau kepala desa.

Persyaratan wajib pajak bendahara:

1. Bagi Bendahara yang diangkat sebagai pembayar dan/atau pemungut pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berupa:

  • Fotokopi surat pengangkatan sebagai bendahara; Dan
  • Fotokopi KTP.

2. Bagi Wajib Pajak yang berstatus cabang dan Wajib Pajak orang pribadi bagi sebagian pengusaha. Dokumen yang dilampirkan adalah:

  • Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Pusat atau aslinya;
  • Sertifikasi sebagai wajib pajak badan cabang; Dan
  • Fotokopi surat izin usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat usaha atau pekerjaan bebas sekurang-kurangnya dari pejabat pemerintah provinsi Laura atau kepala desa untuk wajib pajak badan; atau
  • Fotokopi surat izin usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat usaha atau pekerjaan bebas sekurang-kurangnya dari pejabat pemerintah provinsi dari Laura atau kepala desa atau tagihan listrik dari perusahaan listrik / bukti pembayaran listrik atau surat pernyataan di atas materai wajib pajak orang pribadi menyatakan bahwa yang bersangkutan benar-benar menjalankan suatu usaha atau usaha yang bebas bagi wajib pajak orang pribadi beberapa pengusaha.

Berikut beberapa cara daftar NPWP offline, yaitu:

1. Mengunjungi Kantor Pelayanan Pajak (KPP), dengan mengikuti prosedur dibawah ini:

  • Pergi ke KPP terdekat dari tempat tinggal dengan membawa berkas yang dibutuhkan.
  • Selanjutnya mengisi formulir pendaftaran wajib pajak yang diperoleh dari pegawai di KKP dengan benar dan lengkap.
  • Jika alamat tempat tinggal berbeda dengan alamat di KTP, maka perlu menyiapkan surat keterangan tempat tinggal dari desa tempat tinggal.
  • Menyerahkan file ke registrar.
  • Setelah itu anda akan mendapatkan struk pendaftaran wajib pajak dan anda akan mendapatkan NPWP.
  • Untuk membuat kartu NPWP hanya satu hari kerja dan gratis. NPWP juga akan dikirimkan ke alamat melalui pos.

2. Melalui jasa kurir atau eksplorasi

Cukup datang ke kantor pos atau jasa kurir terdekat dengan membawa dokumen persyaratan yang sudah disiapkan.

Posting Komentar untuk "Prosedur Cara Membuat NPWP Offline"